MUNA BARAT, PUBLIKREACTION.ID – Usai rapat di Laworo, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bersama Dirjen Migas dan jajaran Pertamina melakukan peninjauan langsung ke SPBU Kambara yang berada di pusat Kota Muna Barat, Jumat (4/9/2026).
“Kami hadir bersama Pak Bupati untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Tadi kita saksikan memang terjadi antrean, baik roda dua maupun roda empat, di SPBU Kambara ini,” ujar Wahyudi Anas.
Menurutnya, antrean terjadi karena adanya disparitas harga BBM subsidi dengan harga non-subsidi. Akibatnya masyarakat banyak berharap untuk mendapatkan BBM subsidi kompensasi dari negara.
Dalam diskusi dengan pengelola SPBU dan masyarakat yang mengantri, BPH Migas mencatat beberapa poin penting untuk mengurai antrean dan memastikan BBM tepat sasaran.
Pertama, penguatan aturan pembelian BBM subsidi. Untuk kendaraan roda empat ke atas wajib menggunakan QR Code, plat nomor yang sama, dan STNK. Untuk roda dua saat ini belum wajib karena keterbatasan smartphone.
“Tujuannya agar BBM subsidi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau dijual belikan,” tegasnya.
Kedua, terkait alokasi. BPH Migas akan mengevaluasi penguatan alokasi BBM untuk Muna Barat agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat Mubar dan sekitarnya.
“Kami hadir atas permintaan Pak Bupati yang setiap hari melihat langsung kondisi ini di jalur kerjanya. Tugas kami memastikan sistem distribusi berjalan lancar dan antrean terurai,” jelasnya.
Wahyudi juga memastikan dalam 1-2 minggu ke depan tim Pertamina Patra Niaga yang hadir lengkap, mulai dari Direktur, Area Manager hingga Sales Brand Manager akan melakukan pendataan dan deflasi data lapangan.
“Kita akan duduk bersama Pak Bupati untuk memetakan titik-titik mana yang belum terlayani BBM subsidi. Membangun SPBU baru atau penyalur baru tidak mudah. Perlu waktu hampir 1 tahun, mulai dari perizinan, AMDAL, lingkungan, sampai pembangunan fisik,” tambahnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa disparitas harga di daerah kepulauan membuat BBM subsidi rawan diselewengkan. Karena itu pengawasan bersama Forkopimda dan Pemda sangat penting.
