MUNA BARAT, PUBLIKREACTION.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat memastikan pembayaran gaji bagi 2.403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akan segera direalisasikan.
Anggaran sebesar Rp39 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) telah disiapkan untuk memenuhi hak ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut.
Kepastian ini disampaikan Bupati Muna Barat La Ode Darwin saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati, Senin (31/8/2026).
“Untuk PPPK paruh waktu tahun ini kita siapkan gajinya di setiap OPD dengan anggaran Rp39 miliar,” tegas La Ode Darwin.
Namun Bupati menegaskan pembayaran gaji tidak akan diberikan secara otomatis tanpa evaluasi. Pemda akan melakukan pengecekan mendalam untuk memastikan para PPPK benar-benar aktif dan menjalankan tugasnya.
“Sebelum dibayarkan, kami akan mengecek dan mengevaluasi. Kalau dia berkantor, kita alokasikan gajinya. Tetapi kalau tidak, maka kita juga tidak akan alokasikan gajinya. Jadi yang akan dibayar gajinya bagi PPPK paruh waktu ini adalah yang aktif dan melaksanakan tugasnya selama ini di setiap OPD,” ujarnya.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemda Muna Barat dalam mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien. Apalagi, kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini tengah mengalami defisit sekitar Rp25 miliar.
“Jika tidak bisa jalankan tugas dan tanggung jawab sebagai PPPK maka terpaksa kami evaluasi daripada hanya membebani keuangan negara. Apalagi PAD sedang defisit sekitar 25 miliar,” jelasnya.
Darwin juga menyampaikan kabar gembira terkait wacana nasional. PPPK Paruh Waktu direncanakan akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Sementara PPPK Penuh Waktu diproyeksikan akan diangkat menjadi ASN penuh pada tahun 2027.
Menyikapi hal ini, ia mengimbau seluruh PPPK di lingkungan Pemda Muna Barat untuk meningkatkan disiplin dan kinerja.
“Untuk itu, saya imbau kepada seluruh PPPK agar selalu aktif dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, karena dalam setiap tahun selalu dievaluasi,” pungkasnya.
