JAKARTA, PUBLIKREACTION.ID – Bupati Muna Barat melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri untuk membahas kondisi fiskal daerah yang terbatas. Rabu (24/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin menyampaikan bahwa 58 persen dari total APBD Kabupaten Muna Barat terserap untuk belanja gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Tingginya belanja pegawai tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik menjadi sangat terbatas.
“Belanja pegawai yang mencapai 58 persen dari total APBD menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Bupati.
Darwin menambahkan, kondisi fiskal makin berat dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Muna Barat tetap berupaya mencari peluang pendanaan melalui program-program pemerintah pusat yang dapat diakses daerah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyarankan Pemkab Muna Barat melakukan rasionalisasi perhitungan belanja daerah serta memperbarui data pegawai untuk dihitung kembali.
“Nanti Pemda Muna Barat bersurat ke kami untuk fasilitasi updating data. Nanti kami bantu pak,” kata Agus Fatoni.
Konsultasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan fiskal Kabupaten Muna Barat.
