JAKARTA, PUBLIKRACTION.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memfokuskan anggaran Tahun 2027 untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional. Dua fokus utama yakni ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan percepatan sertipikasi tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat penyesuaian RKA-K/L TA 2027 bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Sekjen Dalu menjelaskan program dan anggaran 2027 diarahkan bukan hanya untuk mendukung pembangunan nasional, namun juga menjawab kebutuhan langsung masyarakat.
“Untuk Program Kerja Prioritas Nasional, dukungan ATR/BPN mencakup kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan Reforma Agraria, hingga secara khusus bagi MBR melalui percepatan pendaftaran dan sertipikasi tanah,” ujarnya.
Secara rinci, 7 fokus program ATR/BPN 2027 adalah Ketahanan Pangan terkait Perlindungan lahan pertanian dan Reforma Agraria, Sertipikasi Tanah MBR terkait Percepatan pendaftaran, legalisasi aset, Kemandirian Energi dan Air, Penyediaan Lahan untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, Penguatan Hilirisasi Industri, Pengembangan Perumahan, dan Penataan Ruang yang berbasis ketahanan bencana.
Untuk menjalankannya, Kementerian ATR/BPN menggunakan 4 instrumen utama: legalisasi aset, pengadaan tanah, penataan ruang, dan redistribusi tanah.
*Dukung Pengentasan Kemiskinan*
Dalu menegaskan ATR/BPN juga akan mendukung upaya pemerintah mengurangi kemiskinan dan menguatkan ekonomi masyarakat melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, serta pemberdayaan masyarakat.
“Kementerian ATR/BPN berkomitmen menyelesaikan konflik-konflik pertanahan agar bisa menciptakan kepastian hukum dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan aset serta kegiatan ekonominya,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan pertanahan dan penataan ruang 2027 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rapat bersama Komisi II DPR RI ini juga diikuti KPU dan Bawaslu. Sekjen Dalu hadir didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Sumber: Kementerian ATR/BPN
