MUNA BARAT, PUBLIKREACTION.ID – Tepat di usia 2 tahun kepemimpinan Bupati Laode Darwin mampu menghadirkan para pemegang kendali energi nasional di Laworo guna menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM, Jumat (4/9/2026).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso, hingga jajaran elite Pertamina Regional Sulawesi duduk satu meja dengan Pemkab Mubar.
Pertemuan tingkat tinggi ini adalah buah dari kegigihan Bupati yang dijuluki Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai sosok “petarung”. Dimulai dari aksi jemput bola ke Ditjen Migas Jakarta pekan lalu, hingga rapat regional di Baubau bersama 5 kepala daerah kepulauan Sultra.
Dalam forum koordinasi, Pemkab Mubar melalui Bupati Muna Barat membeberkan “Triade Krisis Energi”. Berdasarkan data lintas dinas, kebutuhan riil BBM Muna Barat mencapai 39.550.916 liter per tahun. Namun kuota dari BPH Migas hanya 8.994.000 liter per tahun.
“Artinya terjadi defisit akut 77,26% atau setara 30.556.916 liter. Rinciannya: Pertalite terpenuhi 30,3%, Minyak Tanah 27,5%, dan Solar paling parah hanya 14,5%,” ujar La Ode Darwin.
Hal tersebut memberikan dampak langsung ke ekonomi warga. Dengan data sebanyak 3.351 kapal nelayan terancam tidak melaut, potensi kerugian Rp545 miliar per tahun dan harga ikan naik persen. Di darat, ribuan hektar sawah terancam gagal panen karena alsintan dan pompa mati akibat BBM langka. Harga beras melonjak 30 persen.
Ironisnya, 95.779 jiwa penduduk Muna Barat hanya dilayani 5 titik resmi yakni 1 SPBU, 2 SPBN, 2 Pertashop. Jarak antar titik lebih dari 13 KM. Harga BBM di kepulauan tembus Rp17.000 – Rp20.000 per liter.
Merespons data itu, Dirjen Migas Laode Sulaeman memberi apresiasi sebab selama 12 bulan menjabat, baru kali ini ada bupati yang sanggup membawa pimpinan tertinggi migas ke daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Ditjen Migas menunjuk Muna Barat sebagai wilayah percontohan nasional penataan distribusi energi. Dimana, data Pemkab akan jadi prioritas kebijakan pusat.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas juga menyoroti upaya Bupati membuka mata pusat terhadap ketimpangan energi di daerah non-perkotaan. Pertemuan ini langsung mengevaluasi usulan tambahan kuota dan sistem pengawasan digital QR Code+kartu khusus nelayan-petani.
Dari sisi Pertamina, Direktur Pemasaran Korporat Alimuddin Baso menegaskan 4 poin yaitu penambahan kuota, perluasan infrastruktur, pengawasan Forkopimda, dan peran aktif Pemda memperketat pengawasan.
