SLEMAN, PUBLIKREACTION.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, seluruh transformasi organisasi dan layanan di Kementerian ATR/BPN harus bermuara pada kemudahan dan kepastian bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Layanan Pertanahan bersama Kepala Kantor Wilayah dan 148 Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (04/09/2026).
“Jadi ending-nya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu adalah syarat, adalah penunjang. Apa artinya kita lakukan transformasi organisasi kalau ternyata lebih menyulitkan? Jadi ending-nya ini adalah untuk memudahkan,” ujar Menteri Nusron.
Dalam rakor tersebut, transformasi tahap awal difokuskan pada dua layanan utama: Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal. Menteri Nusron juga mengevaluasi 10 Kantah perintis yang sudah menerapkan struktur organisasi berbasis kewilayahan dan 17 Kantah perintis layanan Peralihan Hak Terintegrasi 10 hari.
Menurutnya, evaluasi penting untuk memastikan hambatan pelayanan teridentifikasi. Fokus utama adalah memberikan kepastian waktu penyelesaian kepada pemohon.
“Karena intinya kita ingin memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat sebagai pemohon tidak tahu kapan selesainya permohonannya. Ini dulu yang kita mau selesaikan,” tegasnya.
Untuk percepatan, Menteri Nusron menargetkan perluasan transformasi secara bertahap. Pada 24 September 2026 akan ditambah 50 kantor, dan akhir Desember 2026 ditambah lagi 50 kantor. Dengan demikian total 110 Kantah ditargetkan bertransformasi pada 2026.
Target yang sama juga berlaku untuk layanan Peralihan Hak Terintegrasi. Minimal sama. Jadi 110 kantor,” lanjut Menteri Nusron.
Ia meminta seluruh Kakanwil dan Kepala Kantah segera mempersiapkan diri agar transformasi menghasilkan layanan yang lebih mudah, jelas, dan pasti.
Rakor dilanjutkan dengan monev yang dipimpin Sekjen ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Dirjen PHPT Asnaedi, dan Kepala Biro Ortala Einstein Al Makarima.
Sumber: Kementerian ATR/BPN
