MUNA BARAT, PUBLIK REACTION.ID – Percepat pembangunan infrastruktur dan perkantoran Bupati Muna Barat siap membangun menggunakan dana Stand By Loan (SBL).
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin mengatakan hal ini untuk menggenjot pembangunan di Muna Barat terutama pembangunan perkantoran, sebab selama 11 tahun Muna Barat menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) belum ada perkantoran yang paten terutama kantor bupati, kantor DPRD, mall pelayanan publik, dan beberapa perkantoran lainnya.
Untuk itu, Pemda Muna Barat akan mengajukan pinjaman dana melalui SBL di Bank Sultra, pasalnya jika menggunakan APBD anggaran tersebut terbatas sehingga dinilai tidak memadai untuk merealisasikan target pembangunan.
Melalui SBL ini karena menawarkan efisiensi biaya serta fleksibilitas, berbeda dengan pinjaman konvensional yang mencairkan dana sekaligus, SBL memungkinkan Pemda menarik dana sesuai kebutuhan proyek. Kemudian, Blbunga pinjaman hanya dibebankan pada jumlah dana yang digunakan, bukan total plafon yang disetujui.
“Misalnya jika plafon pinjaman Rp 150 miliar namun yang digunakan hanya Rp 50 miliar, bunga hanya dihitung dari Rp 50 miliar tersebut, SBL lebih adaptif dengan progres fisik proyek,” jelas Darwin, (27/3/2025).
Selain itu, mekanisme pembayaran oleh Bank Sultra langsung ke penyedia jasa konstruksi juga disebutnya sebagai langkah transparan, dimana Bank akan mengevaluasi progres pekerjaan sebelum mencairkan pembayaran, misalnya 50 persen dana untuk progres fisik 50 persen.
Darwin katakan, pihaknya menargetkan pembangunan kantor bupati, kantor DPRD, dan Mall Pelayanan Publik rampung pada 2025. Proyek ini akan dikerjakan secara bertahap selama lima tahun dengan pendanaan SBL. Sementara untuk infrastruktur jalan, pemerintah akan mengoptimalkan dana APBN, Insentif Dana Jalan (IJD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kemudian, skema pembayaran bergantung pada peningkatan PAD sehingga nantinya dari PAD membayar bunga dan pokok pinjaman maka Pemda terus berbenah untuk meningkatkan PAD.
Selanjutnya, wakil Ketua DPRD Muna Barat, La Ode Amin menegaskan bahwa pinjaman SBL harus digunakan semata-mata untuk kepentingan publik.
“Kami mendukung selama ini demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Amin katakan, meski skema SBL dinilai solutif, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana dan keberlanjutan pembayaran. Sehingga Pemda diharapkan memperkuat tata kelola keuangan dan transparansi agar pinjaman tidak membebani APBD di masa depan.
Sehingga dengan langkah ini Muna Barat berambisi mengejar ketertinggalan pembangunan.
Penulis: Putri
