MUNA BARAT, PUBLIK REACTION.ID – Masalah honorer siluman di Muna Barat masih terus diperbincangkan, anggota DPRD Muna Barat meminta pemerintah daerah terutama Pj Bupati Muna Barat untuk menuntaskan problem tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Muna Barat, La Ode Harlan Sadia tegas meminta Pj Bupati Muna Barat, Pahri Yamsul untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer siluman yang telah mengikuti tes PPPK gelombang pertama.
“Saya tantang Pj Bupati Muna Barat untuk menuntaskan polemik tenaga honorer siluman ini, jangan dulu bicara infrastruktur, jangan dulu bicara kesejahteraan sebelum masalah tenaga honorer ini dituntaskan,” ungkapnya saat ditemui dikediamannya. Sabtu, (28/12/2024).
Selain itu, Harlan juga mengingatkan agar Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak main-main dalam pembuatan administrasi tenaga honorer sehingga meloloskan untuk mengikuti tes penerimaan PPPK.
Jika ditemukan, pihaknya tidak segan-segan akan mengusulkan pembatalan jika ditemukan honorer siluman yang lulus menjadi PPPK.
Sementara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan penerbitan SK honorer siluman dan terbukti menyalahi peraturan perundang-undangan maka akan diteruskan pada aparat penegak hukum.
“Jika ada penyalahgunaan mal administrasi maka akan diteruskan pada pihak berwajib,” pungkasnya.
