KENDARI, PUBLIKREACTION.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Muna Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Kunjungan itu untuk mengonsultasikan data Sensus Ekonomi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTSEN, serta pemetaan Desil ekonomi masyarakat.
Langkah ini diambil agar basis data penyaluran bantuan sosial di Muna Barat akurat dan sesuai kondisi riil lapangan. Hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua DPRD Mubar La Ode Amin, Ketua Komisi I DPRD Mubar La Ode Burhanudin, dan Wenas.
Wakil Ketua DPRD Muna Barat, La Ode Amin menegaskan pemetaan Desil dalam DTSEN krusial untuk menentukan kelayakan penerima bantuan. Ia meminta BPS tidak hanya mengandalkan data tahun lalu karena kondisi ekonomi warga terus berubah.
“Kondisi ekonomi masyarakat tidak bisa disamaratakan dengan tahun lalu. Ada perubahan pendapatan yang harus dicatat. Misalnya, warga yang dulu di Desil 1 tapi sekarang sudah lulus P3K atau memiliki pekerjaan tetap tanpa tanggungan berat, maka posisinya harus disesuaikan. Sebaliknya, warga mampu yang kini terbebani biaya pendidikan anak kuliah harus dipertimbangkan masuk kategori yang dibantu,” ujar La Ode Amin.
Rumah tangga yang masuk Desil 1 hingga Desil 4 merupakan prioritas utama pemerintah untuk program perlindungan sosial seperti PKH, BPNT atau Program Sembako, dan PBI-JK.
Ketua DPC PKB Mubar La Ode Amin memperingatkan ketidaktelitian verifikasi data akan memicu efek domino.
“Kesalahan input data dapat menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan haknya, seperti penghapusan nama dari daftar bansos hingga kegagalan akses bantuan pendidikan seperti Bidikmisi,” tuturnya.
Ketua Komisi I DPRD Muna Barat, La Ode Burhanudin menambahkan masih ada ketidaksinkronan data Desil di lapangan. Banyak warga layak masuk Desil 1-4 tapi terdata di Desil 5 ke atas. Begitu juga sebaliknya.
“Nama mereka sebelumnya masuk Desil 1-4, namun tiba-tiba di tahun berikutnya naik ke Desil 5 ke atas sehingga bantuan otomatis terhapus, padahal kondisi ekonomi mereka tetap membutuhkan. Hal ini berdampak fatal, nama dalam bantuan sosial terhapus kemudian bagi mahasiswa yang ingin mengakses bantuan pendidikan seperti Bidikmisi namun terganjal karena data Desil ini,” ungkap Burhanudin.
“Yang jadi korban adalah masyarakat yang harusnya dapat bantuan akhirnya tidak masuk dalam data Desil 1-4. Mereka ini terhapus namanya dalam bantuan dan berdampak pada akses pendidikan. Dimana dia harus dapat Bidikmisi di perguruan tinggi tapi karena data Desil ini membuat mereka tidak memiliki akses di sana,” tuturnya.
Untuk itu, Fraksi PKB DPRD Muna Barat mendorong BPS Sultra memastikan seluruh tenaga sensus turun langsung ke lapangan. “Pendataannya harus door to door. Ini berkaitan langsung dengan nasib masyarakat. Jangan sampai pendataan dilakukan secara serampangan atau hanya dilakukan di atas meja saja,” tegas perwakilan fraksi.
Fraksi PKB berharap BPS Sultra memberi instruksi tegas kepada tim sensus agar bekerja ekstra hati-hati.
“Kami berharap BPS menekankan kepada tim sensus agar selalu berhati-hati. Pendataan harus sesuai kondisi riil. Jangan sampai warga yang seharusnya dibantu justru terhapus dari daftar hanya karena kesalahan teknis pendataan,” pungkasnya.
